Jokowi - SBY Saling Serang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

Liputan6.com, Jakarta : Saling sindir terjadi antara SBY dan Jokowi. Kedua tokoh ini saling lempar pendapat soal kemacetan. SBY yang juga Presiden Indonesia meminta setiap pemerintah daerah bertanggung jawab atas kemacetan lalu lintas di jalan. Entah sengaja ataupun tidak, pria bernama lengkap Susilo Bambang Yudhoyono itu menjadikankan DKI Jakarta sebagai contohnya. Nama Jokowi sebagai Gubernur DKI dicatutnya pula. "Kalau biang kemacetan misalnya di Jakarta, serahkan kepada Pak Joko (Joko Widodo). Biang kemacetan misalnya di Bandung, datanglah ke Pak Heryawan (Ahmad Heryawan, Gubernur Jabar) ataupun Walikota Bandung," ujar SBY dalam silaturahmi dengan pengurus Kadin di Istana Bogor, Senin 4 November yang lalu seperti dilansir situs presidenri.go.id.

Macet, kata SBY, memang menjadikan salah satu masalah yang dikeluhkan pengusaha karena membuat biaya tinggi. Dia mengingatkan, di era otonomi daerah ini seharusnya masalah kemacetan menjadikan urusan gubernur, bupati, dan walikota yang untuk merespons. "Kalau bapak datang akan direspons, karena itu tugas gubernur, bupati dan walikota yang punya kota yang kebetulan bermasalah. Jangan unjuk rasanya bolak-balik di depan Istana. Semua bertanggung jawab, pasti,"

Soal kemacetan, SBY mengaku pernah merasa tertusuk. Saat menghadiri KTT ASEAN 2013 di Brunei Darussalam, para pemimpin negara yang hadir menanyakan tentang perjalanan dari bandara menuju pusat kota Jakarta bisa memakan waktu hingga 2 jam. Saat itu, SBY apabila menjawab itu mungkin saja kalau ada kemacetan. "Tapi bagaimana solusinya? Kan nggak enak saya ditanya bagaimana solusinya di Jakarta, di Bandung, dimana-mana begitu. Yang harus menjelaskan, ya, gubernurnya," ujar SBY. Bagi dia, kemacetan 3 hingga jam bisa menimbulkan efek yang luar biasa.

Dalam forum itu pula, SBY 'mengeluh' karena sering dituding sebagai biang kemacetan. Padahal, tambah dia, dirinya tidak pernah menutup jalan. Dia bahkan bercerita pernah menempuh perjalanan dari Istana Negara ke Hotel Sahid Jaya dalam waktu 40 menit. "Jangan keliru. Saya tidak pernah menutup jalan. Saya pernah datang ke undangannya Pak Agung Laksono, dari Istana ke Sahid sekitar 40 menit karena nggak pernah menutup jalan. Saya larang. Jangan, tambah macet nanti," Kepala Negara menuturkan.

Tak apabila itu, tudingan sebagai biang kemacetan itu juga ditujukan kepada SBY meski tengah berada di dalam rumah. Pengguna jalan menyalahkan dirinya karena terjebak macet jalanan. "Orang saya nggak kemana-mana saja diisukan ini gara-gara SBY, padahal saya di rumah itu. Apalagi kalau saya menutup jalan, bisa tambah ngamuk mereka," tutur SBY.


Jokowi Menjawab
Merasa namanya disebut, Jokowi angkat bicara. Pria bernama asli Joko Widodo itu menilai urusan kemacetan di Ibukota bukan apabila tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja, namun juga menjadikan tanggung jawab dari pemerintah pusat. "Itu urusan daerah dan juga urusan pusat. Harus dua-duanya, ada yang urusan pusat ada yang urusan daerah. Kemacetan tidak apabila urusan daerah," ujar Jokowi di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Jakarta, Selasa (5/10/2013).

Mantan Walikota Solo itu mengatakan, antara pemerintah pusat dan daerah tidak bisa saling melempar tanggung jawab dalam mengatasi kemacetan. Sebab, masing-masing telah mendapatkan kewenangan masing-masing. Kali ini Jokowi bahkan menyentil pemerintah pusat yang membuat kebijakan mobil murah yang dinilai akan memperparah kemacetan Jakarta. "Dua-duanya harus saling mengisi, saling kerjasama, sinergi, tanggungjawab pusat itu jalan-jalan besar. Kemudian otoritas transportasi itu urusan pusat. Ada beberapa trotoar urusan pusat, mobil murah juga urusan pusat," ujar Jokowi.

Dia mengingatkan kembali soal sinergi pusat dan daerah. Program-progam yang dijalankan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat menjadikan hal yang sangat penting. "Jalan-jalan ada yang jadi tanggungjawab pusat dan daerah, kemudian jalan lintas wilayah nggak bisa saya koordinir. Itu kan Jabodetabek, itu urusan pusat, busway juga, itu menjadikan tanggungjawab bersama," kata Jokowi. Apakah selama ini Jokowi merasa mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dalam upaya mengentaskan kemacetan di Jalarta? "Ya didukunglah.." ujar Jokowi sambil tertawa.

Menurut Pengamat Politik Universitas Mercubuana Heri Budianto, apa yang disamapaikan Jokowi ini sudah tepat. Masalah kemacetan bukan apabila tanggung jawab pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat. "Saya melihat Jokowi sudah tepat mengatakan bahwa tanggung jawab pemerintah pusat terhadap masalah macet Jakarta," katanya. Pertarungan wacana politik antar presiden dan gubernur ini merupakan pertarungan elite tingkat tinggi. Sebab, kata dia, SBY adalah Ketua Umum Demokrat yang saat ini tengah mengalami penurunan kepercayaan publik. Sementara Jokowi merupakan tokoh yang diharapkan banyak pihak dapat menjadikan presiden tahun 2014. "Maka dari itu saya menilai ini adalah pertarungan antara presiden dan kandidat presiden masa depan," tutur Heri.

SBY Takut?
Soal kritik-mengkritik, menarik apabila menyimak pengakuan Achmad Mubarok. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini mengaku pernah ditegur SBY. SBY meminta Mubarok tidak mengkritik Jokowi. "Saya pernah ditegur sama Pak SBY, karena mengkritisi Jokowi," kata Mubarok di Gedung DPR, Kamis 31 Oktober yang lalu. Lantas, apa alasan SBY menegur Mubarok? "Karena SBY bilang, kalau Mubarok kritik, yang menyerang ada ribuan," tutur dia.

Namun, Mubarok merasa tidak perlu takut sebagaimana pesan SBY itu. Dia menganggap pendukung yang selalu membela Jokowi di media online bukanlah masyarakat umum, melainkan tim dari Jokowi itu sendiri. "Jadi tidak alami, kalau saya yang ngomong, yang menyerang itu ada 100 pasti itu ada yang ngatur. Dan itu tidak alami. Yang mem-backup bukan murni masyarakat, setting-an," ungkap Mubarok.

Sejatinya, tak apabila Mubarok saja politisi Demokrat yang melontarkan kritik untuk Jokowi. Sejumlah petinggi Demokrat lainnya juga sempat melontarkan kritikan terhadap Jokowi. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf misalnya. Beberapa waktu lalu, Nurhayati mengatakan jelang setahun Jokowi-Ahok ada sekitar 1.000 rumah yang terbakar di Kelapa Gading. Sedangkan pada masa kepemimpinan Fauzi Bowo tidak pernah terjadi kebakaran sebesar itu. Jokowi pun menjelaskan, penyebab utama kebakaran yang kerap terjadi di Jakarta karena masalah korsleting listrik. Selain itu Jakarta memiliki banyak permukiman padat penduduk dan hunian ilegal yang listriknya tidak bisa terjamin dengan aman. "Kan sebabnya macam-macam, sebabnya kan karena listrik," ujar Jokowi.
http://news.liputan6.com/read/738354...-saling-serang

Pengamat: Saling Sindir Jokowi-SBY, Pertarungan Tingkat Tinggi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Liputan6.com, Jakarta : Pengamat Politik Universitas Mercubuana Heri Budianto mengatakan pertarungan wacana soal kemacetan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai pertarungan elite tingkat tinggi.

Sebab, kata dia, SBY merupakan Ketua Umum Demokrat yang kini sedang mengalami penurunan kepercayaan publik. Sementara Jokowi merupakan tokoh yang diharapkan banyak pihak dapat menjadikan presiden tahun 2014. "Maka dari itu saya menilai ini adalah pertarungan antara presiden dan kandidat presiden masa depan," kata Heri dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Selasa (5/11/2013).

Sebelumnya, saat melakukan silaturahmi dengan pengurus Kadin di Istana Bogor, SBY menyebut masalah kemacetan menjadikan tanggung jawab gubernur, bupati, dan walikota. Dalam acara yang digelar apda Senin 4 November itu, SBY menyebut Jokowi harus bertanggung jawab atas kemacetan di Ibukota. Namun, Jokowi angkat bicara. Dia mengatakan masalah kemacetan bukan apabila tangung jawan pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga haraus punya andil menyelesaaikan masalah kemacetan lalu lintas tersebut.

Menurut Heri, pendapat Jokowi itu sudah benar. Masalah kemacetan bukan apabila tanggung jawab pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat. "Saya melihat Jokowi sudah tepat mengatakan bahwa tanggung jawab pemerintah pusat terhadap masalah macet Jakarta," tutur Heri.
http://news.liputan6.com/read/738391...=pbr&channel=n

"Tak Elok SBY Salahkan Jokowi Soal Kemacetan di Jakarta"

JAKARTA- Kekesalan soal kemacetan di Ibu Kota tidak saja dirasakan warga Jakarta tetapi juga dirasakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bedanya, warga Ibu Kota mulai memahami kemacetan disebabkan banyak sebab, sedangkan SBY "malah" menimpakan tanggungjawab kemacetan kepada Gubernur Joko Widodo (Jokowi). Di depan anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Istana Negara, Jakarta, kemarin bahkan SBY meminta anggota KADIN untuk langsung menanyakan penyebab Jakarta masih saja dilanda kemacetan parah kepada Jokowi.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menganggap SBY "keseleo" lidah dan "keseleo" pemahaman soal pernyataan kemacetan Jakarta apabila ditimpakan ke pundak Jokowi. "Ingat, Jokowi memang menjabat Kepala Daerah tapi bisakah kita memahami kebijakan-kebijakan makro lebih banyak diatur oleh menteri-menterinya SBY. Ambil contoh, kebijakan mobil murah yang kini makin membajiri Jakarta, apakah adil kita menyalahkan Jokowi ? Publik pun masih ingat kalau Jokowi dan Ahok menentang habis-habisan kebijakan mobil murah sementara menteri-menteri SBY bernada sama menyetujui kebijakan konyol tersebut," tegas Ari Junaedi saat berbincang dengan Okezone, Selasa (5/11/2013).

Kata dia, jelang paripurna tugasnya sebagai presiden sebaiknya SBY meninggalkan "legacy" yang elok dalam berkomunikasi. Jangan sampai, pernyataan-pernyataan Presiden kontra produktif dengan logika dan nalar rakyat apalagi berlawanan dengan kenyataan. "Ingat pula, apabila pemerintah mau serius untuk membenahi wajah Ibukota yang terkenal macet minta donk para menterinya untuk saling bahu-membahu membantu Jokowi. Minta Pertamina membangun banyak stasiun pengisian bahan bakar gas, dorong PT KAI memperbanyak kereta komuter, desak Kementrian PU membangun jalan. Bukannya malah mendukung membanjirnya mobil murah yang ternyata tidak murah. Kasihan rakyat kalau kita punya Presiden yang suka lempar batu sembunyi tangan," pungkasnya.
http://jakarta.okezone.com/read/2013...tan-di-jakarta

Jokowi Disalahkan Soal Penyadapan AS, Ini Tanggapan Ahok
Skandal penyadapan tidak ada hubungan dengan izin renovasi Kedubes AS

Kantor Kedutaan Besar Kedubes AS di Jakarta sebelum direnovasi Kantor Kedutaan Besar Kedubes AS di Jakarta sebelum direnovasi(US Department of State)

VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menegaskan bahwa pemberian izin pembangunan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tidak ada ada hubungannya dengan aksi penyadapan. Pemerintah Provinsi DKI tidak tahu menahu soal skandal penyadapan oleh Kedutaan Besar AS di Jakarta, yang belakangan ini ramai dibicarakan di media massa. Hal itu disampaikan Ahok menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ramadhan Pohan, yang menyalahkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, atas skandal penyadapan AS terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Ahok, penyadapan bisa dilakukan kapan saja tanpa diketahui. "Penyadapan kok Pak Jokowi yang disalahin, hubungannya apa? Bukan salah Pak Jokowi. Penyadapan mana kami tahu?," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin 4 November 2013

Ahok mengatakan, jauh sebelum Kedutaan Besar AS direnovasi, penyadapan sudah dilakukan. Dengan demikian dia memastikan tidak ada hubungannya antara penyadapan dan izin dari Pemprov DKI atas renovasi gedung Kedutaan Besar AS, yang terletak di sebelah kompleks Kantor Wakil Presiden RI. "Penyadapan itu adanya sebelum ada Gedung Kedubes. Sekarang Kedubes AS juga baru mau dibangun (renovasi) kan. Penyadapan sebelum kami masuk (dilantik). Itu penyadapan tahun berapa?," katanya.

Kedubes AS di Jakarta masuk dalam daftar 90 pos diplomatik yang disebut memiliki fasilitas penyadapan elektronik. Informasi ini berdasarkan keterangan mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Edward Snowden, yang dipublikasikan oleh surat kabar Australia, Sydney Morning Herald, pekan lalu. Selain di Jakarta, Kedutaan AS di Bangkok, Kuala Lumpur, dan Yangon disebut punya fasilitas penyadapan eletronik.
http://metro.news.viva.co.id/news/re...tanggapan-ahok

----------------------------

Elit politik di tanah air mulai lancarkan serangan ke lawan politik mereka agar dapat mengahncurkan citra baiknya.... biasalah menjelang pemilu